Soft Diplomacy Jepang di Indonesia

Latar Belakang

Politik luar negeri merupakan perpanjangan dari politik domestik yang merefleksikan kepentingan-kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Politik luar negeri suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh sejarah negara yang bersangkutan. Seperti Jepang, pengalaman kelam dalam sejarahnya, membuat Jepang sangat terbatas dalam hubungan internasional terutama terkait dengan keamanan/militer. Hal ini disebabkan adanya Pasal 9 Konstitusi 1947 yang membatasi kekuatan militer Jepang, karena adanya kekhawatiran terhadap kemunculan kembali agresifitas Jepang.

Sejak saat itu, dalam memainkan perannya di dunia internasional, Jepang menjadi tidak bebas dalam menentukan arah politik luar negerinya. Alhasil, Jepang berpegang pada Yoshida Doctrine yang berfokus pada sektor ekonomi saja dan meninggalkan tujuan politik dan militernya, sehingga dalam praktik politik luar negeri Jepang tidak dapat lepas dari image check book diplomacy.

Namun, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam politik luar negeri Jepang selain checkbook diplomacy, yaitu soft diplomacy. Setelah perang dunia II, Jepang tak hanya dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi domestik, tetapi juga dihadapkan dengan adanya sikap anti-Jepang di regional Asia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara yang trauma dengan militerisme Jepang masa lampau. Selain itu, dengan berakhirnya perang dingin serta fenomena the rising of China, Jepang terpaksa melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam dinamika internasional dalam diplomasinya di tingkat regional maupun internasional. Salah satu bentuk penyesuaian itu adalah melalui usaha soft diplomacy dengan soft power-nya.

Bentuk soft diplomacy tersebut adalah pendirian The Japan Foundation oleh pemerintah Jepang (1972) dengan berbagai kantor perwakilannya di kota-kota besar dunia . The Japan Foundation (JF) merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang soft diplomacy yang berfungsi untuk membantu pemerintah Jepang dalam berdiplomasi melalui pendekatan yang lebih lunak, yaitu melalui budaya dan pendidikan. Selain melalui JF, pemerintah juga memberikan dukungan penuh terhadap lembaga-lembaga non-pemerintah yang mengusung soft diplomacy Jepang berupa cultural (popular culture), education, technology and sport diplomacy.

Kekuatan soft diplomacy Jepang mulai terasa dua dekade terakhir ini, dimana industri budaya populer Jepang berhasil mempenetrasikan pasar Asia Timur (termasuk Asia Tenggara) serta pola pikir masyarakat terhadap citra Jepang. Nissim Kadosh Otmazgin menyebutkan bahwa penetrasi ini dibuktikan dnegan tingginya tingkat konsumerisme masyarakat terhadap produk budaya populer Jepang. Hal ini membuktikan bahwa Jepang berhasil menciptakan “Japan Boom” di seluruh dunia dan dapat mendominasi serta menyebarkan pengaruhnya (spheres of influence) di kawasan ini . Kekuatan dan potensi tersebut tentu menjadi modal yang baik bagi Jepang untuk meningkatkan pengaruh kepentingan nasionalnya.

Tentu saja propaganda dan kepentingan ekonomi politik internasional Jepang ini perlu diwaspadai Indonesia. Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap budaya populer Jepang tersebut, secara tidak langsung membahayakan nilai-nilai dan pasar/industri lokal Indonesia. Selain itu, adanya JI-EPA yang ditandatangani tahun 2007 lalu, tidak banyak membantu perkembangan Indonesia, karena lebih banyak menguntungkan Jepang.

Oleh karenanya, dalam paper ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi agenda dibalik soft diplomacy Jepang dalam hubungan diplomasinya dengan negara-negara di Asia Tenggara, terutama di Indonesia serta pengaruh soft diplomacy tersebut bagi Indonesia.

Kajian Teoritis dari Soft diplomacy

Tidak dapat dipungkiri bahwa soft power memiliki peran dan posisi yang penting dalam kehidupan nyata, bahkan sering dianggap bahwa nilai power ini jauh lebih tinggi daripada aset ekonomi dan militer yang dimiliki suatu negara. Power merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Menurut Nye,
soft power is the ability to affect others to obtain the outcomes one wants through attraction rather than coercion or payment.

Melalui soft power, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara co-opts people rather than coerces. Kemudian, cara mempengaruhi ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu threats of coercion (sticks), inducements and payments (carrots), then attraction that makes others want what you want . Arthur Schlesinger, seorang senator Republik di AS, juga menyatakan: like Woodrow Wilson and Franklin Roosevelt, Kennedy understood that the ability to attract others and move opinion was an element of power (McCloy and Schlesinger, dikutip dari Haefele 2001, 66 dalam Nye).

Soft power juga disebut sebagai attractive power yang dapat mendukung tercapainya suatu kebijakan yang diharapkan dan menjadi salah satu sumber penting dalam menyebarkan pengaruh melalui pendekatan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dengan argument, entice and attract.

Tentu saja, dalam praktik hubungan internasional dan politik dunia, suatu negara ingin meraih power itu agar negara-negara lain mau mengikuti dan menuruti kepentingan dan kemauan negara tersebut. Oleh karenanya, sangat penting membuat sebuah grand design dan agenda politik luar negeri agar kepentingan nasional dapat tercapai.

Soft power bersumber dari nilai-nilai dan kebudayaan yang ada di negara itu sendiri dan, sebagai bentuk penyalurannya, soft power disampaikan melalui diplomasi publik, atau dikenal sebagai soft diplomacy. Diplomasi publik bentuk ini merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber-sumber soft power tersebut yang lebih ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat umum suatu negara daripada pemerintah negaranya. Dalam konteks ini, soft diplomacy berfungsi untuk membentuk opini publik dan pencitraan. Dengan kata lain, diplomasi publik tak ubahnya sebagai kampanye public relations yang menjual image positif suatu negara, yang dapat menciptakan sebuah hubungan jangka panjang dan lingkungan yang sesuai dengan arah kebijakan dan kepentingan nasional sebuah pemerintah.

Mengacu pada kamus politik B.N. Marbun (2002), diplomasi memiliki arti usaha memelihara hubungan antar negara dengan perantaraan wakil-wakil diplomatik khusus, yang dilakukan dengan penggunaan perkataan yang samar-samar atau sangat berhati-hati dalam menghadapi pihak lain . Namun, dalam konteks masa kini, diplomasi tidak hanya dilakukan oleh para diplomat, tetapi dapat pula dilakukan oleh pihak lain. Dalam buku Multi-track Diplomacy (Louise Diamond & John McDonald, 1991), disebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan diplomasi tidak hanya pemerintah melalui diplomatnya (diplomasi formal), tetapi dapat pula melalui NGO/profesional, pebisnis, masyarakat sipil (akar rumput), research, training and education, aktifis dan advokasi, agama, funding, serta komunikasi dan media . Oleh sebab itu, bukanlah hal yang aneh apabila saat ini cakupan diplomasi dapat lebih luas.

Dalam konteks soft diplomacy, pengertian yang paling dekat maknanya adalah diplomasi kebudayaan. Posisi kebudayaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia juga memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah diplomasi. Dr. Jessica Gienow-Hecht, editor dari manuscript Searching for a Cultural Diplomacy, menyebutkan bahwa cultural diplomacy memiliki dimensi arti yang terkait dengan manipulasi politik dan subordinasi, serta sebagai the backseat of diplomatic interactions atau dengan kata lain beyond propaganda. Sehingga, soft diplomacy ini semakin memiliki pengaruh yang penting dalam politik internasional.

ASEAN (Indonesia) di Mata Jepang

Regional ASEAN, terutama Indonesia yang merupakan negara terbesar di regional ini, memiliki posisi yang sangat penting bagi Jepang. Selain menjadi sumber pemasok sumber daya alam, tempat investasi serta pasar bagi industri Jepang, hal ini juga karena terkait dengan eksistensi politik dan keamanan ekonomi ASEAN yang dapat berpengaruh pada stabilitas dan kesejahteraan regional Asia Timur secara keseluruhan.

Stabilitas dan kesejahteraan negara-negara di regional Asia ini, penting bagi keamanan dan kesejahteraan Jepang sendiri, oleh karenanya sangat penting untuk memperkuat hubungan Jepang dengan negara lain di regional ini. Di sisi lain, adanya kebangkitan China dan India menjadi sebuah tantangan dan kesempatan bagi Jepang untuk memperkuat kekuatannya.

Oleh karena itu, dalam usaha diplomasinya di Asia Pasifik, ada tiga prinsip utama bagi Jepang yaitu ;

  1. Menciptakan hubungan internasional yang stabil
  2. Menyadari sejarah masa lalu Jepang. Jepang berusaha untuk menyadari kesalahan masa lalunya, yang pernah menciptakan kerusakan dan kesengsaraan bagi negara-negara di Asia. Sebagai bentuk permohonan maaf dan penyesalannya, Jepang berkonsisten untuk menjadi negara yang damai (peaceful nation). Dengan pemikiran ini, dalam Diplomatic Book-nya, Jepang berusaha untuk terus membantu negara-negara Asia melalui jalan “damai dan kebahagiaan melalui kesejahteraan ekonomi dan demokrasi”?.
  3. Meningkatkan kerjasama dalam bidang yang lebih luas, termasuk keuangan, kerjasama ekonomi, investasi, dan isu transnasional dalam membantu regional secara keseluruhan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan diplomasinya, terutama pasca perang dunia II, hubungan antara Jepang dengan ASEAN (Indonesia) lebih banyak diwarnai dengan diplomasi ekonomi melalui perbaikan dan normalisasi hubungan diplomatik. Namun, saat ini hubungan Jepang dengan negara-negara ASEAN telah berkembang dari sekedar hubungan antara pendonor – penerima bantuan, menjadi strategic partnership, walaupun pada pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan (terutama domestik) negara-negara ASEAN.

Secara umum, hubungan Jepang ” ASEAN (Indonesia) cenderung stabil, walaupun sempat diwarnai dengan aksi demonstrasi anti Jepang pada tahun 1973 ” 1975 yang terjadi di negara-negara ASEAN, seperti di Thailand dan Indonesia pada Januari 1973. Melihat kenyataan ini, pada tahun 1977 Perdana Menteri Fukuda Takeo mengeluarkan Doktrin Fukuda yang berisi komitmen hubungan Jepang terhadap ASEAN melalui heart to heart diplomacy. Dengan Indonesia sendiri, hubungan bilateral dengan Jepang telah lebih dahulu dijalin, dan sekarang telah mencapai usia lebih dari setengah abad.

Praktik Soft diplomacy Jepang di Indonesia dan Dunia

Pemerintah Jepang mencoba meningkatkan diplomasi kultural (sebagai bentuk soft diplomacy) untuk memvariasikan citranya yang semula hanya sebagai “pendonor”? terbesar ODA . Melalui soft diplomacy ini, Jepang bertujuan untuk menciptakan understanding dengan cara aktivitas “misionaris”? budaya Jepang. Seiichi Kondo, Direktur dari bidang pertukaran budaya MoFA Jepang mengatakan bahwa adanya improvisasi image Jepang dapat mendorong adanya active personal and commodity exchanges.

Sebagai bentuk konkret cultural diplomacy, didirikanlah The Japan Foundation pada tahun 1972 yang merupakan organisasi non-profit semi pemerintah yang berada di bawah pengawasan Japanese Foreign department. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Jepang kepada dunia agar mereka dapat mengetahui dan memahami tentang kebudayaan dan masyarakat Jepang. Tujuan ini sesuai dengan konteks era 1970an dimana pada saat itu hubungan Jepang dengan negara lain hanya berbasis ekonomi saja, tanpa adanya “heart-to-heart understanding”. Di Indonesia sendiri, kantor perwakilan The Japan Foundation didirikan tahun 1979 sebagai bentuk implementasi heart to heart diplomacy yang diamanatkan dalam Doktrin Fukuda (1977).

Bentuk program kegiatannya berupa kerjasama dengan organisasi-organisasi pemerintah, universitas-universitas dan institusi penting lainnya, termasuk Visiting Professorship Program, pemberian berbagai bentuk beasiswa, mengundang guru-guru berprestasi ke Jepang, mendirikan Japanese Language Course and Ikebana Course, mengadakan acara-acara perlombaan dan pertukaran kebudayaan (festival dan olahraga) dan pendirian ASJI (Asosiasi Studi Jepang di Indonesia). Selain melalui JF, aktivitas cultural diplomacy juga dilakukan melalui jaringan non-pemerintah, walaupun sebenarnya dirancang dan disponsori oleh pihak pemerintah Jepang. Sebagai contohnya, Jepang mengembangkan program pertukaran kebudayaan dan akademis dengan mengundang 6000 pemuda dari 40 negara setiap tahunnya untuk memperkenalkan kebudayaan mereka di sekolah-sekolah Jepang. Selain itu, terdapat wadah bagi para alumninya untuk menjaga hubungan persahabatan yang ada.

Cultural Diplomacy yang dicanangkan pemerintah mendapatkan dukungan yang besar dari para pemimpin Jepang. Misalnya, pada masa kepemimpinan PM Aso ini, ada dukungan terhadap penggunaan budaya populer sebagai soft power, dan PM Aso menyarankan bahwa budaya tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis/industri Jepang. Bahkan ia menerima adanya kesan dan sugesti dari negara lain yang mengatakan bahwa budaya populer merupakan Japan’s business front.

Pengaruh Soft Diplomacy Jepang terhadap Indonesia

Hasil nyata dari soft diplomacy Jepang adalah adanya opini publik masyarakat di Asia Tenggara termasuk Indonesia terhadap citra “Japan Cool”. Image jepang tidak dapat dilepaskan dari industri manga, anime, games, fashion, teknologi tinggi, serta hal-hal baik lainnya. Tentu saja pencitraan ini sangat membantu pemerintah Jepang dalam melaksanakan politik luar negeri dan hubungan internasionalnya, karena sudah ada penerimaan yang cukup terbuka terhadap Jepang, sehingga masyarakat cenderung menganggap segala hal yang berasal dari Jepang adalah baik.

Sebagai buktinya, kerjasama EPA yang dijalin antara Jepang-Indonesia sejak 2007 lalu, menimbulkan banyak perdebatan. Analisa kritisnya adalah terdapat poin-poin kerjasama yang ambigu dan dinilai lebih banyak menguntungkan Jepang. Hal ini menyalahi konsep strategic partnership yang seharusnya adalah win-win dan setara. Salah satu isi perjanjian kemitraan ini menyebutkan bahwa Indonesia wajib menjamin pasokan LNG ke Jepang (konkret), dan sebagai balasannya, Jepang akan membantu memfasilitasi capacity building yang sulit diukur kemungkinan dampaknya bagi masa depan industri nasional Indonesia . Terlebih, Jepang dikenal cukup sulit dalam melaksanakan transfer of technology yang seharusnya menjadi kewajiban bagi suatu perusahaan multinasional.

Poin-poin kerjasama J-I EPA ini menunjukkan sikap Indonesia yang tidak tegas dan kurang kritis dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena adanya pengaruh soft diplomacy dan rasa kekaguman pada Jepang. Oleh karenanya, diperlukan pengkajian dan pelaksanaan yang serius dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Selain melalui ODA (checkbook diplomacy), Jepang juga gencar melaksanakan pencitraan melalui soft diplomacy. Komitmen Jepang melalui Doktrin Fukuda berhasil membawa Jepang meraih posisi global melalui perkembangan soft power-nya. Dapat dilihat bahwa diplomasi dalam politik luar negeri Jepang sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasionalnya yaitu kepentingan ekonomi. Agenda ini dibungkus secara rapi melalui pendekatan yang lunak, sehingga tidak terasa bahwa soft power Jepang berhasil mempengaruhi dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Salah satu bentuk dampak dan pengaruh soft diplomacy Jepang di Indonesia adalah tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk dan teknologi Jepang, serta image Jepang sangat baik di mata masyarakat Indonesia. Jepang berhasil mengkombinasikan hard dan soft power-nya menjadi smart power yang mampu membuat Indonesia takluk dalam setiap negosiasi dan kerjasama.

Memang ironis, bahwa kerjasama Indonesia dengan Jepang lebih bersifat unequal relationship, dimana Jepang lebih banyak diuntungkan daripada Indonesia. Selain secara ekonomi, kebudayaan dan produk Jepang telah berhasil mempenetrasi pemikiran masyarakat serta pasar di Indonesia.

Oleh karenanya, setelah melihat pengalaman dengan Jepang ini, diperlukan komitmen yang tinggi, pembelajaran yang serius serta sikap yang tegas bangsa Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya yang selaras dengan kepentingan nasional.
Selain itu, diharapkan euforia soft diplomacy Jepang di Indonesia itu tidak menghalangi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk bersikap kritis dan berani melakukan smart diplomacy, agar kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak dikalahkan oleh kepentingan negara lain, demi perbaikan dan kemajuan Indonesia di masa depan.

Daftar Pustaka

Author: Sunu Family

We are an Indonesian family living in Bonn, Germany since 2017. Our family consists of Ayah (Radit), Umi (Retno/ Chiku), Kakak (Zahra), and Adek (Faiq). We will share our experience living in Germany, our trips, thoughts, Umi's related research on her study, etc.

6 thoughts on “Soft Diplomacy Jepang di Indonesia”

  1. hayawi said: paper untuk apa mbak?membuka mata nih.. 🙂

    Paper ini dulu taktulis pas jaman masih kuliah di KWJ UI (taon 2009), untuk mata kul politik luar negeri Jepang. ehehe…

  2. farikhsaba said: Good paper!Apakah mungkin cara Jepang ini dilakukan oleh Indonesia?

    alhamdulillah… maturnuwun sanget.
    Hm… Soft diplomacy bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk Indonesia. Yang harus dilakukan adalah pemetaan potensi soft culture yang dimiliki Indonesia, perencanaan strategi yang matang serta kerjasama yang solid dari pemerintah, pebisnis, birokrat dan masyarakat.

    Kalau dipikir2, mungkin kita terlalu banyak mengecam/ mengkritik pemerintah, tanpa kita berbuat konkrit untuk memberikan solusi atau melakukan sesuatu agar yang kita kritik itu menjadi lebih baik. So, daripada (hanya) mengecam kegelapan, mari kita nyalakan lilin 😀 (*IM banget. eheheh….). Mari lakukan sesuatu :D!

  3. mbak permisi mau tanya, apakah mbak punya softfile dari daftar pustaka di atas, kalo ada apakah boleh di share ke saya,,

Leave a Reply to chikupunya Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.